KAJEN – TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Ujungnegoro, Kesesi, Kabupaten Pekalongan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti.
Kegiatan sedianya akan dibuka Bupati H. Asip Kholbihi, SH, M.Si. Namun, pada waktu yang sama, Bupati menghadiri puncak Kegiatan Festival Iklim Tahun 2019 untuk menerima penghargaan Program Kampung Iklim di Hotel Century Park, Jakarta.
Dalam Pembukaan TMMD Sengkuyung III, Dan satgas TMMD Sengkuyung Tahap lll tahun 2019 . Komandan SST Parman melaporkan, sasaran fisik TMMD kali ini yaitu makadam jalan vol 287x 3 meter, makadam jalan vol 980 m x 2,& m , plat Dekker 2 m x 4 m, kantong simpang 8 meter x 2,5 (2 unit).
Selain itu, kegiatan juga memiliki sasaran non fisik berupa penyuluhan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan narkoba, kamtibmas, UU Lalu Lintas, Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Bahaya Radikalisme, Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Penanggulangan Bencana, Pemutaran Film Perjuangan, Penyuluhan KB serta Penyuluhan Ketrampilan Keluarga.
Dijelaskan, sumber dana kegiatan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 235 juta dan APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 100.150.000, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 335.150.000.
Parman dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperlancar arus lalu lintas dan mendorong semangat masyarakat dalam membangun desa, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat.
Wakil Bupati Pekalongan membacakan Sambutan Gubernur Jawa Tengah, mengutarakan, Program TMMD merupakan bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan serta kegotongroyongan untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan. “Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah menjadi kekuatan luar biasa untuk memajukan desa, menggali dan mendayagunakan potensi serta mengatasi berbagai isu/persoalan terkini dengan solusi,” tutur Wabup Arini.
Gubernur dalam sambutannya berharap seluruh desa di Jawa Tengah maju dan mandiri, rakyatnya sejahtera, jalan dan jembatan makin memadai sehingga aksebilitas dan mobilitas makin lancar. Kemudian sarana prasarana fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga makin baik. Pada prinsipnya masyarakat harus betul betul dapat hidup secara baik, sehat dan sejahtera.
Di akhir sambutannya, gubernur mengajak melalui TMMD ini, agar kita mengoptimalkan berbagai program kegiatan lintas sektoral guna membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lainnya.
Pada sesi wawancara Wabup Arini Harimurti menambahkan, membangun merupakan tanggung jawab bersama, antara Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,sehingga kegiatan semacam ini sangat diharapkan. “Ini bentuk sengkuyung, bentuk kerjasama seperti tadi waktu kita upacara kita lihat ada semua unsur termasuk masyarakat , ada tokoh masyarakat, ada organisasi masyarakat, semua ikut sengkuyung. Oleh karena itu mari kita jadikan kesengkuyungan ini sebagai inspirasi,” ujar Arini.
Menurutnya, akhir-akhir ini banyak yang menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis. “Titik Inilah kita jadikan inspirasi kita termasuk dari bawah ke atas bahwa kita harus guyub rukun seperti tadi kita lihat di lapangan semua unsur ada. Jadi keguyuban, kegotongroyongan ini yang harus dihidupkan terus, khususnya di kabupaten Pekalongan,” harap Wabup. Selain itu, wabup juga berpesan agar masyarakat mengantisipasi munculnya penyakit pada saat pergantian musim nanti.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH, menilai kegiatan TMMD TNI Manunggal Membangun Kabupaten Pekalonganini hal yang positif dalam rangka untuk mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. “Ini harus terus dilanjutkan karena ternyata ada jalan-jalan desa yang masih perlu dibangun. Dengan adanya TMMD ini, percepatan pembangunan bisa selesai dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat bagus,” ungkap Hindun.
Terdapat sekitar 600 meter panjang jalan yang belum selesai dan menjadi kewenangan desa. Ruas jalan ini merupakan jalan usaha tani dan jalan poros. “Kita harapkan desa juga bisa partisipasi, rembug desa agar jalan ini bisa selesai karena ini jalan setapak dan aksesnya desa antara Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro. Masyarakat juga sangat membutuhkan karena lebih cepat untuk menuju ke kesesi. Kita harapkan untuk bisa diteruskan, bersama-sama antara pemerintah desa, kabupaten dan bisa dilanjutkan TMMD. Kalau ada intervensi dari provinsi juga kita sangat berterimakasih,” ucap Hindun.(Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si, Rabu (2/10/2019) menerima penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Utama 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Auditorium Manggala Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut bupati menerima penghargaan bersama dengan 6 Gubernur dan 43 Bupati/Walikota se Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan puncak acara Festival Iklim Tahun 2019 yang sebelumnya diawali dengan workshop optimalisasi dana desa untuk pengendalian perubahan iklim.
Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si ditemui usai menerima penghargaan mengatakan, penghargaan Proklim 2019 diterima karena adanya regulasi yang dibuat oleh Pemkab Pekalongan berkaitan dengan perubahan iklim.
"Kita kurangi pencemaran, kebersihan ditingkatkan, dan regulasi berkaitan dengan perubahan iklim kita jaga, supaya tidak terlalu panas," katanya.
Selain itu kata Bupati, Pemkab juga membuat banyak gerakan seperti kebersihan lingkungan, penanganan sampah, penjagaan sumber-sumber air serta kelestarian hutan kita jaga. "Itu merupakan upaya yang sudah kami lakukan sehingga mendapat penghargaan ini," jelasnya.
Dikatakan Bupati, selain dirinya, salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang punya kegiatan menjaga cuaca dan iklim yakni Desa Sinangorprendeng Kecamatan Kajen juga menerima penghargaan Proklim Utama.
"Sinangohprendeng desanya bersih, adem, trentem karena Bu Lurahnya mempunyai banyak program untuk menjaga cuaca dan iklim sehingga semakin baik," terangnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan).
KAJEN - Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena masih rendahnya integritas. Oleh karena itu KPK memandang perlu menggalakkan pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas.
Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer MM membacakan Sambutan Bupati dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (1/10). Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
Menurut Sekda, kehadiran integritas Individu, organisasi, nasional, merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. “Karena tanpa integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan, akan terus muncul korupsi,” tutur Mukaromah.
Lebih lanjut Sekda mengutarakan, tujuan dilaksanakannya SPI ini adalah untuk memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi, sistem integritas serta sistem anti korupsi, dengan fokus pada beberapa OPD yaitu Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perijinan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Pengadaan Barang/Jasa. Sosialisasi diikuti 20 peserta dari OPD tersebut. Sosialisasi disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Siti Mardiyah.
29 Kasus Korupsi di Pemkab/Pemkot
Berdasarkan data KPK Semester I, Januari-Juni 2019, dari 63 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan instansi, di Indonesia terdapat 29 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di pemkab/pemkot.
Sedangkan brdasarkan jenis perkara, terdapat 49 kasus suap, 11 kasus pengadaan barang/jasa, 2 kasus penyalahgunaan wewenang dan 1 kasus buatan.
“Integritas dalam konteks pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan resmi atau wewenang oleh para pejabat publik, untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Keteguhan aparatur antara birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun yang bukan menjadi haknya merupakan bentuk integritas yang dapat membantu mendukung terciptanya good governance,” ungkap Sekda.
Untuk mendukung terwujudnya good governance tersebut, KPK merancang SPI yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI hadir untuk mengindikasikan adanya perilaku korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun laporan-laporan terkait.
“Penilaian integritas dilakukan pada integritas internal melalui survei pegawai , integritas eksternal melalui masyarakat penerima layanan publik, penilaian eksternal melalui narasumber ahli dan faktor koreksi melalui laporan aduan masyarakat dan dokumen LKHPN,” jelas Sekda.
Hasil dari SPI ini nantinya akan dilaporkan kepada KPK sebagai dasar kebijakan anti korupsi yang bermanfaat untuk menentukan identifikasi area rentan korupsi. Indikator keberhasilan kegiatan anti korupsi dan peningkatan kualitas kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Bukan bermaksud untuk menakut nakuti, tetapi untuk menyampaikan maksud tujuan SPI mengadakan survei, serta memberikan pemahaman pentingnya membangun integritas dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan pemkab Pekalongan”, tutur Mukaromah.
Bupati Pekalongan menyatakan mendukung dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan SPI tersebut dan berharap kegiatan itu memberikan manfaat, khususnya dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Pekalongan melalui misi ke4 yaitu Menyelenggarakan Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Bersih dan berakhlak.
Bupati melalui Sekda berpesan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya dan pada saat survei dilaksanakan agar memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.(Tim Dinkominfo Kabupaten Pekalongan)
KAJEN - Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 tingkat Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di alun-alun Kajen, mengambil tema “Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia’, Selasa (01/10/2019). Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si dan komandan upacara Kapolsek Wiradesa AKP Yorisa Prabowo, S.Pd.
Upacara dihadiri Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P, M.MS, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, M.H., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Riswadi, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.,MH., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan H. Suwoto, SH.,M.Hum, perwakilan Kejari Kajen.
Selanjutnya, Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, besrta para Asisten dan para Staf Ahli Bupati serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan dan tamu undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara, Bupati bersama Forkopimda dan seluruh tamu undangan melaksanakan penandatanganan bersama dukungan Pilkades serentak tahun 2019 yang berkualitas, bermartabat, dan non transaksional.
Ditempat terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengungkapkan upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Pekalongan hari ini dihadiri Forkopimda lengkap dan diikuti oleh ratusan ASN, TNI, Polri, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“Dalam upacara tadi ada pembacaan Pancasila oleh Kapolres, kemudian Ikrar oleh Ketua DPRD dan pembacaan UUD 1945 oleh Wakil Ketua. Hal ini terkandung maksud agar kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur, ideologi, falsafah bangsa,” ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk membela NKRI karena NKRI adalah bentuk final dari sistem bernegara kita. Artinya apabila ada paham-paham di luar itu, maka seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan tentu akan menolak. Hal ini adalah pengejawantahan dari makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2019.
“Saya berpesan kepada generasi muda, para pemuda, para mahasiswa, para pelajar yang ada di Kabupaten Pekalongan dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak usah melakukan tindakan yang di luar koridor hukum. Kalau ada persoalan yang menyangkut tentang aspirasi, silahkan disampaikan. Lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pekalongan sangat terbuka untuk menampung aspirasi yang akan kita teruskan kepada pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat,” terang Bupati KH. Asip.
Bupati menuturkan, pihaknya membuka saluran komunikasi terus-menerus melalui berbagai media dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir terjadinya sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan jajaran Pemerintah sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita cegah. Inilah makna dari kita melakukan permusyawaratan yang adil dan beradab.
“Pancasila kalau kita internalisasi maka tatanan masyarakat ini akan semakin baik, masyarakat yang berke-Tuhan-an, yang mempunyai ideologi keagamaan yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan. Yang paling penting apabila terjadi berbagai hal, ayo kita musyawarahkan dengan baik dalam rangka menuju keadilan bagi kita semua terutama keadilan yang kita upayakan terus-menerus di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tandas Bupati.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan menjelaskan di hari kesaktian Pancasila ini kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi Pancasila, yakni dengan setia kepada NKRI dan mendukung program-program pemerintah.
Kepada para pemuda, Kapolres berpesan untuk tetap belajar dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu akan bermanfaat ke depannya untuk membangun dan bekerja demi kesejahteraan Indonesia dan khususnya Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menerima Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno besera Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek Penanggulangan Rob di wilayah Kabupaten Pekalongan, di Ruang Kerja Bupati, Selasa (1/10/2019).
Dalam kunjunganya, BBWS Pemali Juwana membahas tentang proges pembangunan tanggul penahan rob yang berada di wilayah Kota santri. Dalam kegiatan tersebut bupati bersama Kepala Bappeda Litbang Bambang Irianto dan Kepala DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro.
“Tanggul penahan rob merupakan proyek multi years dari tahun 2017 hingga 2019, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai, sehinga akan dilanjutkan di tahun 2020 dengan anggaran 90 milyar,” kata Bupati usai audiensi dengan BBWS Pemali Juwana.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut untuk menyediakan pompa dan penunjang fisik lainya, sehingga proyek pembuatan tanggul penahan rob yang nilainya hampir 500 milyar bisa efektif. “Semoga tanggul penahan rob yang menjadi proyek besar penanganan rob di pesisir dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya.
Setelah audiensi, terang Bupati, akan dilanjutkan dengan melakukan inspeksi dan pengawasan langsung ke lapangan. “Ini juga sekaligus melihat capaian pengerjaan agar dapat maksimal, dan kekurangannya nanti dianggarkan di tahun 2020,” jelasnya.
